RANGKUMAN: Base Practice Kepala Sekolah

Judul     : Membuat Target melalui kajian Potensi

Oleh      : Muhammad Saleh Suaidy, S.PdI (Kepala MIN 1 Kumai)

Pendahuluan:

MIN 1 Kumai Hilir adalah Madrasah Swasta Swadaya masyarakat asli pribumi yang secara sadar mendirikannya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sekitar, dan diNegerikan tepatnya terhitung mulai tanggal  25 Nopember 1995 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 515A tahun 1995.

Dengan didasari amanah masyarakat, seiring kurun waktu 15 tahun, sudah sangat banyak lulusan, dan prestasi akademik dan non akademik yang sudah diraih baik tingkat regional maupun nasional. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari jerih payah dan upaya yang terstruktur dan terukur dari segenap kumponen Sekolh/Madrasah.

Setidaknya ada 5 kumponen yang menonjol dan dapat dijadikan bahan Base Practice untuk berbagi dan sebagai kajian ulang dalam rangka

Sejarah Organisasi PGRI

I. Pendahuluan

PGRI lahir 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, di Surakarta, 25 November 1945 Tujuan utama pendirian PGRI adalah: a. Membela dan mempertahankan Republik Indonesia (organisasi perjuangan) b. Memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan (organisasi Pendirian PGRI sama dengan EI: “education as public service,àprofesi) not commodity” c. Membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya (organisasi ketenagakerjaan) Tiga unsur pendiri (founding fathers) PGRI adalah: a. Guru yang pro kemerdekaan b. Pensiunan guru pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia c. Pegawai Kementerian PPK yang baru saha didirikan

II. Empat Pereode Peranan PGRI di Bidang Ketenagakerjaan

A. Pereode 1945 – 1962

RH Koesnan, Ketua Umum PB PGRI Diangkat menjadi Menteri Perburuhan dan Sosial RI dalam kabinet Hatta. Hasilnya a.l. : keluarnya PGP 1947/1948 tentang Peraturan Gaji INTInya: Ijazah yang setara SMP=SGB, SNA=SGA,

PENDIDIKAN HANYA UNTUK ORANG KAYA

Kita Sering mendengar Ungkapan bahwa”Orang miskin dilarang sakit” ungkapan tersebut mengandung arti bahwa saat ini biaya untuk mendapatkan akses kesehatan ( pelayanan Kesehatan) sangatlah mahal sehingga orang miskin yang tidak punya Uang tidak dapat membayar biaya pengobatan, sehingga orang miskin tidak boleh sakit, karena bila sakit Ia tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang tinggi. Ternyata selain itu ada lagi Ungkapan lainya yang tidak kalah membuat miris kita semua yaitu “Pendidikan hanya untuk orang kaya” Betapa tidak semakin mahalnya Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan mengakibatkan orang orang yang kurang mampu sulit atau bahkan tidak bisa mendapat akses untuk mendapatkan pendidikan karena secara financial mereka memang kurang, terlebih adanya program otonomi yang diberikan kepada instansi pendidikan, dengan alasan agar instansi pendidikan semacam sekolah dan universitas lebih mandiri dan dapat menghasilkan lulusan yang jauh lebih baik. Memang alasan tersebut seolah begitu baik bagi perkembangabn dunia pendidikan, namun apakah benar demikian?? pada dasarnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin pendidikan setiap warga,dan setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses atas pendidikan, dengan program kemandirian tersebut, sebenarnya pemerintah telah lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai penjamin pendidikan warganya. ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya otonomi tersebut diantaranya:
Pemerintah menyerahkan pengelolaan kepada pihak sekoloah atau instansi sehingga mereka harus mengurusi semuanya sendiri termasuk dalam hal pembiayaan, akibatnya pihak universitas atau sekolah akan semaksimal mungkin mencari dana agar kebutuhanya tercukupi, akibatnya para siswalah yang akan menanggung akibatnya karena mereka akan dijadikan sapi perah pihak sekolah dan universitas dengan memberikan biaya pendidikan yang tinggi
Pendidikan menjadi semacam komoditas yang menggiurkan, sehingga dunia pendidikan menjadi sesuatu yang Komersial, dengan demikian hanya orang yang memiliki uang banyaklah yang akan mendapatkan akses pendidikan.
Jadi bila kita baca kembali Ungakap di atas “Pendidikan hanya untuk orang Kaya” maka Ungkapan itu memang benar adanya…..

Refleksi Hari PGRI ke-63 Sudah Bebaskah Guru Dari Para ‘Penjajah’?

Guru dalam istilah Arab disebut murabbi asal kata rab atau pembina, pelindung atau pembimbing. Satu akar kata dengan nama Tuhan (rabbul’alamin), Tuhan sekalian alam, “guru seluruh jagat raya”. Dalam pengertian demikian tentunya guru mengemban tugas dan fungsi yang sangat mulia dalam sistem pendidikan, yakni sebagai kepanjangan “tangan Tuhan”, mengemban tugas sebagai khalifah yang melindungi, membimbing dan membina umat manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat.
Implementasinya pada institusi pendidikan, guru tidak hanya memberikan/mengalihkan pengetahuan (transfer of knowledge). Jika melihat hal di atas, guru juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai (values) budaya, sosial dan agama, serta melatih pembentukan watak (character building) anak didik secara kontinu.
Guru adalah pekerjaan profesional yang dilindungi undang-undang dengan batasan dan ketentuan

KEBANGKITAN GURU, KEBANGKRUTAN BAGI PENGUASA DAN BENTUK AROGANSI KEKUASAAN (Selamat Ulang Tahun ke-62 PGRI)

Penguasa-penguasa negeri yang telah sangat mengerti namun masih setengah hati untuk menempatkan pendidikan sebagai basis utama bagi kemajuan bangsa, akan terus menjadi batu sandungan tersendiri bagi kemajuan pada satuan-satuan institusi pendidikan, termasuk di dalamnya ‘guru’ yang mestinya ditempatkan sebagai aset terdepan dalam pembangunan bangsa. Bila tidak ada komitmen & keberpihakan yang tulus terhadap dunia pendidikan, sampai kapanpun perang pernyataan, salah-menyalahkan, ancam-mengancam akan terus berlanjut dengan makin membesarnya permasalahan tanpa ada solusi secara tuntas.

PARADIGMA BARU YANG TAK BISA DITAWAR

DEMOKRATISASI penyelenggaraan sekolah kini bukan lagi sekedar gagasan akademik, tapi sudah menjadi sebuah keputusan politik yang memperoleh landasan legal dan dukungan konsepsional, bahkan telah memiliki teori-teori yang holistik serta sudah terintrumentasi untuk diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Secara akademik, demokratisasi penyelenggaraan sekolah me¬miliki argumentasi yang rasional dan sistematis, karena inti dalam demokratisasi adalah pelibatan semua unsur dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam konteks mendorong aspirasi publik dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan permintaan client dan perkembangan ilmu serta teknologi, maupun dalam pendelegasian kewenangan dan pemberian kepercayaan pada staf pengajar dan layanan administrasi untuk melakukan sesuatu dalam wilayah kewenang-annya itu. Gagasan tersebut perlu dikembangkan, karena pendidikan itu adalah hak semua warga negara, dan mereka memiliki harapan dengan menyekolahkan putra dan putrinya, Harapan-harapan dan keinginan itulah yang perlu ditampung dan dianalisis oleh sekolah sehingga mampu terakomodasi dalam struktur kurikulum, serta terimplementasi dalam proses pembelajaran.

JADI GURU APA JADI RUGU ?

Masalah menuntuntaskan proses transisi dari budaya agraris pada masyarakat disekitar kita menjadi budaya industrial merupakan contoh masalah baru yang sebenarnya menjadi isu nasional yang sampai sekarang belum tuntas. Yang lebih menyedihkan hal ini pula menjadi perilaku yang meyatu pada diri orang-orang pribumi (budaya local), hal ini terkadang dipengaruhi oleh lingkungan yang memanjakan masyarakat, seperti masih mencukupinya sumber alam di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari walaupun itu hanya paspasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yang tanpa disadari bahwa sumber alam di lingkungannya tersebut bisa habis, dan apa lagi yang bisa diharapkan untuk menghadapi hari esok untuk keluarga, anak dan cucunya dikemudian harinya kalau tidak disiapkan dari sekarang (minimal dengan pengetahuan dan teknologi)